The order was placed through a short procedure (customer skipped some order details).

Instructions will be uploaded later.
Important Info

The order was placed through a short procedure (customer skipped some order details).
Please clarify some paper details before starting to work on the order.

Type of paper and subject
Number of sources and formatting style
Type of service (writing, rewriting, etc)

Research and brief a case (other than miranda) where the exclusionary rule was utilized.

Under the ″Exclusionary Rule″ all evidence obtained in violation of the fourth, fifth
and sixth amendments will be excluded at trial. Research and brief a case (other
than Miranda) where the exclusionary rule was utilized. You must include
a. Full citation
b. Jurisdiction
c. Facts of the case
d. Issue (s)
e. Relevant Law
f. Holding of the case
g. Do you agree or disagree with the holding of the case?
2. What are the basic protections of the Fourth, Fifth and the Sixth
Amendments? Research a case utilizing either the fourth, fifth or the sixth
amendment (other than Miranda or Terry) and provide:
a. Full citation
b. Jurisdiction
c. Facts of the case
d. Issue
e. Relevant Law
f. Holding of the case
g. Do you agree or disagree with the holding of the case

Write a persuasive brief, making certain you state the issue, rule, analysis, and conclusion with separate headings.

A non-profit organization advocating for the idea marriage is between a man and woman files a lawsuit. They argue the recent Dobbs case is meritorious precedent to overturn Obergefell. Pick a side. Either argue from the Plaintiff′s side, or take on the role and argue for the defense of upholding Obergefell. Write a persuasive brief, making certain you state the Issue, Rule, Analysis, and Conclusion with separate headings. You should employ the IRAC method of legal writing. You do not need to put a caption page on your brief since this is based on a fictitious case. The length is in your judgment. Lawyers are not told how much to write! They stop when they feel the job is done.

Write a persuasive brief, making certain you state the issue, rule, analysis, and conclusion with separate headings.

A non-profit organization advocating for the idea marriage is between a man and woman files a lawsuit. They argue the recent Dobbs case is meritorious precedent to overturn Obergefell. Pick a side. Either argue from the Plaintiff′s side, or take on the role and argue for the defense of upholding Obergefell. Write a persuasive brief, making certain you state the Issue, Rule, Analysis, and Conclusion with separate headings. You should employ the IRAC method of legal writing. You do not need to put a caption page on your brief since this is based on a fictitious case. The length is in your judgment. Lawyers are not told how much to write! They stop when they feel the job is done.

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari boswezen recht (belanda) atau forrest law (inggris).

A. Pengertian Hukum Kehutanan
Menurut Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hukum tetap.
Menurut pendapat Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisah secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) denga napa yang diatasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut de facto yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Disamping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik bertumbuhan pohon atau tidak sebagi hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinakn suatu lapangan untuk menetapkan suatu lapangan tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan. Keberadaan hutan disini adalah de jure (penetapan pemerintah).
Ditinjau dari sudut Hukum Tanah, tanah di atas mana ada tumbuh-tumbuhannya itu, biarpun memenuhi unsur-unsur hutan, pengguasaannya diatur oleh Hukum Tanah. Pengelolaannya ditugaskan kepada Menteri/Depatemen Kehutanan atas dasar Hak Pengelolaan yang diperolehnya karna hukum menurut UU Pokok Kehutanan.
Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Namun,perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang, terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan.
Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut Hukum Inggris Kuno yang disebut Forrest Law (hukum kehutanan) adalah “The System or body of old relating to royal forrest” (Black, 1979: 584). Artinya suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.
Dari defenisi diatas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).
Dalam kaitan dengan ini Indris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yag disebut dengan hukum kehutanan, adalah:
“Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal dan kehutanan (Al Mar, 1993:8)
Definisi ini senada dengan defenisi yang dirumuskan Biro Hukum, dan Organisasi, Departemen Kehutanan. Yang disebut hukum kehutanan, adalah:
“Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang bekenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut-paut dengan hutan dan pengurusannya” (Biro Hukum dan Organisasi, Dephut, 1992: 1)
Hukum kehutanan dalam kedua definisi diatas dititikberatkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu diatas tanah hak miliknya. Oleh karena itu, penulis cenderung memberikan definisi hukum sebagai berikut. Hukum Kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.
Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu:
1) Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
2) Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan;
3) Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.
Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum adat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat didalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPRD sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.
Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, sifatnya lokal.
Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah:
1) Hak membuka tanah di hutan;
2) Hak untuk menebang kayu;
3) Hak untuk memungut hasil hutan, dan;
4) Hak untuk menggembalakan ternak, dan sebagainya.
B. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan
Hukum kehutanan mempunyai sifat khusu (lex spesialis) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai lex specialis, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (lex specialis dergat legi generali).
Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.
C. Asas-Asas Hukum Kehutanan
Dari analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas-asas hukum kehutanan yang paling menonjol berikut ini.
1. Asas Manfaat
Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak (lihat pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967). Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung.
2. Asas Kelestarian
Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan mampu memberikan manfaat yang terus-menerus (terdapat pada pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).
3. Asas Perusahaan
Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak (terdapat pada pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).
4. Asas Perlindungan Hutan
Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbutan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).
Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi:
1. Asas Manfaat dan Lestari
Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaran kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, dan ekonomi.
2. Asas Kerakyatan dan Keadilan
Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu,dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan hanya dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
3. Asas Kebersamaan
Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin ketertaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.
4. Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarat dan memperhatikankan aspirasi masyarakat.
5. Asas Keterpaduan
Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.
D. Hubungan antara Negara dengan Hutan
Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “ Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dijelaskan, Hak negara dalam bidang kehutanan adalah berwewenang untuk:
1. Menetapkan dan mengatur perencaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
2. Mengatur pengerusan hutan dalam arti luas, dan;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
Dalam pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan juga tentang hak negara atas hutan. Di dalam pasal itu ditentukan semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksud penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang diberkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan hutan atau bukan Kawasan hutan, dan;
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Pengusaan itu tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui kebenarannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Selain itu, pemerintah juga mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala, dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang pemerintah tersebut yaitu dalam hal:
1. Pengurusan Hutan;
2. Perencanaan Hutan, dan;
3. Menentukan dan Mengatur Hubungan Hukum antara Subjek Hukum dengan Hutan, dan Perbuatan-Perbuatan Mengenai Hutan.
Dalam kenyataannya, pemerintah selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar hutan sebagai perwudujudan dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang telah menjaga dan mengurus hutan secara swadaya. Bentuk perwujudan perhatian pemerintah tersebut, sejalan dengan kebijakan yang diberikan sesuai dengan peralihan pemerintah yang satu ke pemerintahan yang lainnya.

However, you oppose the bill because you think voting is a constitutional right and do not believe early voting encourages cheating.

Paper must be double spaced, with one inch margins, 12 point font and include section headers for each of the paper sections noted below (Three Representational Roles and Role You Choose, Influence of Legislative Leaders, Rank and Explain Influences of Institutional Factors, and Explain Your Vote) and at least three full pages long.
Objective: The objective for this assignment is for students to understand and critically analyze the multiple pressures on policy makers in Texas as they most listen to their leaders, the governor, the voters (social responsibility) and their own conscience (personal responsibility) in deciding how to cast their vote on a controversial issue.
Assignment: You have recently been elected as a Republican to the Texas Senate from a competitive district (even number of Democrats, Republicans and Independents) just outside of Dallas. One of the first bills that you must vote on is House Bill 3- a Bill to get rid of early voting in Texas. Your constituents support the bill as does the Governor your party, because they believe it will make it more difficult to vote illegally. However, you oppose the bill because you think voting is a constitutional right and do not believe early voting encourages cheating. The Speaker of the House opposes the bill as well.
In explaining how you will vote on the bill, be sure to explain the following:
What Representational Role you will adopt (trustee, delegate or politico). (Unit 4 Written Lectures, Slide 4-25). Be sure to discuss all three representational roles.
How will the Speaker of the House, the Lt. Governor and Governor of Texas influence the fate of the bill? (Unit 4 Written Lectures, Slides 4-9, 4-10, 4-18 & 4-22 )
How do you think constituents might try to influence your vote? (Unit 4 Written Lectures, Slide 4-20)
Which factors noted above and in your notes (constituents, governor, party leaders and your own opinion) will influence your vote? Rank them in importance. (Unit 4, Written Lectures, Slide 4-20, 4-21)
Will you vote for or against the bill? Please explain your answer thoroughly. You should refer back to the representational role here. (Unit 4 Written Lectures, Slide 4-25)
The paper should include subject headers (ie. Representational Roles, Influence of Legislative Leaders, etc.)

Please clarify some paper details before starting to work on the order.

Instructions will be uploaded later.
Important Info

The order was placed through a short procedure (customer skipped some order details).
Please clarify some paper details before starting to work on the order.

Type of paper and subject
Number of sources and formatting style
Type of service (writing, rewriting, etc)